Puruk Cahu, Warta Borneo News– Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah, menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pada Jumat (14/02/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Rudie Roy, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa Pemkab Murung Raya telah menetapkan enam prioritas utama pembangunan daerah untuk tahun 2026. Prioritas tersebut disusun sejalan dengan tema pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024–2026, yakni “Mendorong Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal yang Disertai Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Publik.”
Adapun enam prioritas pembangunan tersebut meliputi:
- Pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi produk unggulan masyarakat;
- Peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
- Peningkatan promosi daerah dan kerja sama investasi untuk pengembangan ekonomi;
- Pengembangan konektivitas wilayah;
- Penerapan inovasi layanan publik yang efektif dan efisien;
- Penguatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan.
“Rancangan awal RKPD tahun 2026 ini sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, hingga keselarasan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Rudie Roy dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.
Rudie Roy berharap melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan aspirasi terhadap prioritas serta sasaran pembangunan daerah, guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Murung Raya tahun 2026 sebelum disahkan menjadi dokumen final.(Yul)
