Pruk Cahu,Warta Borneo News- Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, usai menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Selasa (17/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI memberikan opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD 2024. Rahmanto menilai capaian tersebut sebagai pencapaian membanggakan yang harus dijadikan inspirasi oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, termasuk Murung Raya.
“Alhamdulillah, Pemprov Kalteng berhasil mempertahankan opini WTP. Ini menjadi contoh dan motivasi kuat bagi kami di Murung Raya untuk bekerja lebih baik dan meraih hasil serupa,” ujar Rahmanto.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi yang dinilai berhasil menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, Pemkab Murung Raya berkomitmen mengikuti jejak keberhasilan tersebut dengan memperkuat sistem pelaporan keuangan internal di seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Rahmanto juga menekankan pentingnya pemenuhan empat kriteria utama dalam penyusunan LKPD agar dapat meraih opini WTP, yakni: efektivitas sistem pengendalian internal, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih giat, tertib, dan profesional dalam menyusun laporan keuangan. Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tapi menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Dengan target tersebut, Pemkab Murung Raya berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik serta kualitas pengelolaan anggaran daerah secara transparan dan bertanggung jawab.
(Red)
