Advertisement
,

Fraksi PPP-Gerindra DPRD Murung Raya Dorong Optimalisasi PAD dan Pembangunan Infrastruktur

Rabu, 10 September 2025, September 10, 2025 WIT Last Updated 2025-09-10T03:29:11Z
Fraksi PPP-Gerindra DPRD Murung Raya Dorong Optimalisasi PAD dan Pembangunan Infrastruktur
Puruk Cahu, Warta Borneo News– Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang III Tahun 2025 di Gedung DPRD Murung Raya, Selasa (9/9/2025).

Agenda rapat membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, dihadiri Bupati Heriyus Midel Yoseph, unsur Forkopimda, anggota dewan, pejabat OPD, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Melalui juru bicaranya, Sutrisno, S.T., Fraksi PPP-Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Fraksi menilai prestasi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Selain apresiasi, Fraksi juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa usulan yang disampaikan antara lain kewajiban medical check-up perusahaan di RSUD daerah, registrasi pajak kendaraan perusahaan di Murung Raya, serta penguatan peran perusahaan daerah.

Fraksi PPP-Gerindra juga meminta pemerintah daerah mengutamakan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan jembatan penghubung Desa Kalasin, Tunjang, dan Topus di Kecamatan Uut Murung. Selain itu, fraksi mendorong efisiensi perjalanan dinas, peningkatan disiplin ASN, serta pengawasan kinerja lurah dan kepala desa.

“Pandangan umum ini kami sampaikan demi kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu. Kami berharap pembahasan dua Ranperda ini tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar Sutrisno.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PPP-Gerindra menyatakan menerima hasil pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, serta siap membahas Ranperda RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(Kspl)


Iklan

Iklan