Ketua Komisi II DPRD Murung Raya Desak Penanganan Cepat Kelangkaan BBM
Pernyataan tersebut disampaikan Bebie yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Murung Raya dalam sesi wawancara melalui WhatsApp pada Jum'at, 8 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama meningkatnya harga kebutuhan pokok dan terganggunya aktivitas ekonomi warga.
“Kami meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret guna memastikan ketersediaan pasokan BBM di wilayah masyarakat,” ujar Bebie.
Ia menegaskan, stabilitas distribusi BBM sangat penting untuk menjaga kelancaran aktivitas transportasi, perdagangan, hingga sektor usaha masyarakat di Kabupaten Murung Raya.
“Jangan sampai kelangkaan ini berlarut-larut dan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Bebie juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait penyebab terjadinya kelangkaan BBM.
Ia menilai transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui akar persoalan yang sebenarnya, apakah akibat keterlambatan distribusi, keterbatasan kuota, maupun faktor teknis lainnya.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta pengawasan distribusi BBM diperketat guna mencegah adanya praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu yang dapat memperparah kondisi di lapangan.
“Kami juga meminta adanya transparansi terkait penyebab kelangkaan BBM, apakah disebabkan oleh keterlambatan distribusi, keterbatasan kuota, ataupun faktor lain. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Murung Raya memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan pihak terkait, sekaligus mendorong lahirnya solusi cepat demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bebie menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan persoalan kelangkaan BBM tersebut.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan pihak terkait, serta mendorong solusi cepat agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
(Pengki)
