DPRD Murung Raya Dalami Penguatan Kelembagaan Lewat Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Bekasi
Puruk Cahu, Warta Borneo News– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya terus berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan tugas legislatif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja sekaligus studi komparasi ke DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026).
Rombongan DPRD Murung Raya dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah, dengan agenda utama mempelajari tata kelola Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mulai dari mekanisme kerja pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, hingga komisi-komisi.
Dina Maulidah menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan semakin optimal.
"Kami ingin memperoleh referensi dan pengalaman dari daerah yang telah memiliki sistem kerja legislatif yang baik. Hal-hal positif yang diterapkan di DPRD Kota Bekasi tentu dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan bagi DPRD Murung Raya," ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, studi komparasi juga menjadi momentum untuk memperdalam pemahaman mengenai peran masing-masing AKD dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Menurutnya, keberhasilan suatu lembaga legislatif tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kuatnya koordinasi internal serta sinergi dengan pemerintah daerah.
"Hubungan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal inilah yang juga menjadi fokus pembelajaran kami selama kunjungan," katanya.
Ia berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat segera diterapkan melalui penyusunan rekomendasi dan penguatan mekanisme kerja di lingkungan DPRD Murung Raya.
Dengan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, DPRD Murung Raya diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Kspl)
