Pemkab Murung Raya Optimalkan Pengendalian Inflasi dan Perkuat Akurasi Data Penerima Bantuan
Puruk Cahu, Warta Borneo News– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui partisipasi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Murung Raya.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi perkembangan inflasi nasional sekaligus menyusun strategi pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap stabil.
Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga melalui pemantauan kondisi pasar, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang, serta mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Angka tersebut dipengaruhi oleh kenaikan tarif transportasi dan harga beberapa komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi pada periode tersebut.
Rakor juga menjadi momentum peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Basis data yang telah terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan mampu meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat berbagai program perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemkab Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga laju inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat kualitas data sosial sebagai landasan penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Yul)
