Sarwo Mintarjo: PUG Harus Jadi Bagian dari Setiap Kebijakan Pembangunan Murung Raya
Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., dalam kegiatan Advokasi Penguatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Aula Bapperida Murung Raya, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADaldukKB) Murung Raya Pirman Prihatin, SKM., MM., sejumlah kepala OPD, serta para peserta dan undangan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Sarwo mengatakan pembangunan yang berkeadilan membutuhkan perhatian terhadap kesetaraan gender. Karena itu, perspektif gender perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, Pokja PUG memiliki peran penting dalam mengoordinasikan penerapan strategi PUG di lingkungan pemerintah daerah. Peran tersebut mencakup penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan gender.
“Pengarusutamaan gender harus menjadi bagian dari proses pembangunan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar mampu memberikan kesempatan dan manfaat yang setara kepada masyarakat,” ujarnya.
Sarwo menegaskan bahwa penerapan PUG bukan menjadi tugas satu organisasi perangkat daerah saja. Seluruh OPD harus mengambil bagian dengan memasukkan perspektif gender dalam program sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena masih terdapat sejumlah kesenjangan gender di Murung Raya, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kita masih menghadapi berbagai kesenjangan gender. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar kebijakan pembangunan yang kita susun lebih tepat sasaran,” katanya.
Untuk memperkuat pelaksanaan PUG, Pemkab Murung Raya juga mendorong peningkatan kemampuan anggota Pokja PUG serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Selain itu, ketersediaan data terpilah berdasarkan gender dinilai sangat penting. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat kondisi secara lebih objektif dan menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sarwo menambahkan, penguatan PUG juga mendukung agenda pembangunan jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat keterlibatan perempuan, pemuda dan kelompok masyarakat lainnya dalam pembangunan.
“PUG bukan sekadar program atau kegiatan, tetapi merupakan strategi untuk mengatasi ketimpangan dan menciptakan pembangunan yang inklusif serta responsif,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil advokasi dengan langkah konkret di masing-masing sektor. Dengan demikian, penerapan PUG tidak hanya menjadi komitmen administratif, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan ini berhenti sebagai forum pertemuan. Hasilnya harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari pekerjaan kita dalam membangun Murung Raya,” pungkas Sarwo.
(Rocky)
