Desa Bahitom Perkuat Tata Kelola Bersih, Inspektorat Kalteng Dukung Program Desa Anti Korupsi
Puruk Cahu, Warta Borneo News– Pemerintah Desa Bahitom bersama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Observasi Pelaksanaan Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi (DAK) di Balai Pertemuan Desa Bahitom. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Hadir dalam kegiatan ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Hensli K, Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang diwakili oleh Banjang, Kepala Desa Bahitom Tuni beserta Sekretaris Desa Pahrul Gunawan, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda.
Kepala Desa Bahitom, Tuni, menegaskan bahwa keberhasilan program Desa Anti Korupsi bergantung pada komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kami ingin mewujudkan desa yang bersih dari praktik korupsi dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.Selasa(04/3/25)
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Murung Raya, Banjang, mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat desa, tetapi juga masyarakat.
“Semua pihak harus ikut mengawasi dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kita bisa membangun desa yang lebih transparan dan berintegritas,” katanya.
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Hensli K, menambahkan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam menciptakan budaya antikorupsi sejak level desa.
“Desa Anti Korupsi adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan jujur. Kami berharap komitmen ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh peserta yang hadir menandatangani Deklarasi Desa Anti Korupsi. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kesepakatan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.(Yul)
