Ahmad Maulana Apresiasi Pemkab Murung Raya Kembali Raih Opini WTP atas LKPD 2025
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Maulana pada Jumat, 29 Mei 2026.
Menurutnya, capaian opini WTP merupakan bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan.
“Capaian opini WTP ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional,” ujar Ahmad Maulana.
Ahmad Maulana juga berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan harus sejalan dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya.
Selain itu, ia mengingatkan agar opini WTP tidak hanya menjadi capaian administratif semata, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas program pembangunan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran yang baik ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya diketahui kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan kembali diraihnya opini WTP tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat terus mempertahankan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
(Pengki)
