Puruk Cahu, Warta Borneo News– Dalam upaya merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sungai Babuat untuk tahun anggaran 2026, Jumat (24/1/2025).
Musrenbang yang berlangsung di kantor Kecamatan Sungai Babuat tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon. Turut mendampingi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Murung Raya, Paulus Manginte, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.
Camat Sungai Babuat, Ronny Paska, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan. “Musrenbang adalah ruang demokratis untuk menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” ujar Ronny.
Dalam arahannya, Pj Bupati Hermon menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi pangan, termasuk budidaya jagung, sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal.
“Kita tidak hanya fokus pada pengembangan padi gogo. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kita juga harus mendorong budidaya jagung sebagai komoditas unggulan daerah,” tegas Hermon.
Lebih jauh, Hermon menekankan perlunya sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam mengelola potensi lahan dan pengembangan infrastruktur pedesaan. “Kunci keberhasilan pembangunan desa ada pada kolaborasi. Kita ingin pertanian, peternakan, dan industri kecil tumbuh bersama sebagai fondasi ekonomi lokal,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Murung Raya, Paulus Manginte, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. “Pembangunan infrastruktur yang tepat dan merata akan membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Paulus.
Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh.
(Kspl)
