Fraksi PDIP Tekankan Arah Kebijakan APBD Harus Pro-Rakyat

Puruk Cahu, Warta Borneo News– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Murung Raya menegaskan perlunya pengelolaan APBD yang lebih berpihak pada masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Murung Raya, Ahmad Maulana, S.T., usai menanggapi dua Raperda dalam rapat paripurna, yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Raperda Perubahan APBD 2025.(11/9/25)

Menurut Ahmad Maulana, keberhasilan Pemkab Murung Raya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK layak diapresiasi, namun bukan berarti tanpa catatan.

“Bagi kami, WTP bukan sekadar prestasi administratif. Yang lebih penting adalah memastikan APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara merata di seluruh kecamatan,” ungkapnya.

Ia menilai, APBD Perubahan 2025 menjadi momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan. PDIP mendorong agar anggaran difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti infrastruktur desa, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Anggaran harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, kami mendesak agar perangkat daerah dapat mempercepat serapan anggaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Maulana.

Lebih lanjut, ia memastikan PDIP akan terus mengawal pembahasan dua raperda tersebut secara kritis. “Kami akan konsisten menjaga agar arah kebijakan pembangunan tetap pro-rakyat, sesuai semangat keberpihakan partai kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.

(Kspl)