Advertisement
,

Desa Bahitom Wakili Murung Raya Jadi Kandidat Desa Antikorupsi Nasional 2025

Kamis, 20 Februari 2025, Februari 20, 2025 WIT Last Updated 2025-04-06T14:57:48Z


Puruk Cahu, Warta Borneo News -Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah nyata adalah dengan mempersiapkan Desa Bahitom sebagai perwakilan daerah dalam Program Desa Antikorupsi 2025 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapat koordinasi persiapan digelar pada Kamis (20/2/2025) di Aula Inspektorat Kabupaten Murung Raya, dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat, Arsuni, dan dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Irbansus Banjang, perwakilan Diskominfo SP, unsur kecamatan, serta jajaran Pemerintah Desa Bahitom.

“Ini bukan hanya soal penunjukan desa, tapi tentang bagaimana kita secara serius membangun budaya antikorupsi sejak dari level terbawah, yakni desa. Dan Desa Bahitom adalah pilihan kolektif dari tiga desa yang diusulkan,” tegas Arsuni.

Sebelumnya, tiga desa diajukan untuk program ini: Desa Konut (Kecamatan Tanah Siang), Desa Muara Joloi I (Kecamatan Seribu Riam), dan Desa Bahitom (Kecamatan Murung). Berdasarkan hasil koordinasi lintas instansi, Desa Bahitom dipilih sebagai calon Desa Percontohan Antikorupsi dari Kabupaten Murung Raya.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk meninjau kesiapan Desa Bahitom secara langsung, sebagaimana disampaikan Irbansus Banjang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo SP Mura, Hendry Januardy, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. “Kami siap mendukung dari sisi publikasi, digitalisasi data desa, hingga produksi materi informasi, agar program ini bisa berjalan maksimal dan mendapat perhatian publik,” ujarnya.

Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Desa Bahitom diharapkan mampu menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun sistem pemerintahan desa yang bersih, partisipatif, dan akuntabel.

(Kspl)

Iklan

Iklan